PERSYARATAN:
Ø BERSTATUS PNS;
Ø SURAT PERMOHONAN MUTASI DARI PNS YANG BERSANGKUTAN;
Ø SURAT USUL MUTASI DARI PPK INSTANSI PENERIMA DENGAN MENYEBUTKAN JABATAN YANG AKAN DIDUDUKI;
Ø SURAT PERSETUJUAN MUTASI DARI PPK INSTANSI ASAL DENGAN MENYEBUTKAN JABATAN YANG AKAN DITINGGALKAN;
Ø SURAT PERNYATAAN DARI INSTANSI ASAL BAHWA PNS YANG BERSANGKUTAN TIDAK SEDANG DALAM PROSES ATAU MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN DAN/ATAU PROSES PERADILAN YANG DIBUAT OLEH PPK ATAU PEJABAT LAIN YANG MENANGANI KEPEGAWAIAN PALING RENDAH MENDUDUKI JPT PRATAMA
Ø SALINAN/FOTOCOPY SAH KEPUTUSAN DALAM PANGKAT DAN/ATAU JABATAN TERAKHIR;
Ø SALINAN/FOTOCOPY SAH PENILAIAN PRESTASI KERJA BERNILAI BAIK DALAM 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR;
Ø SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR ATAU IKATAN DINAS YANG DIBUAT OLEH PPK ATAU PEJABAT LAIN YANG MENANGANI KEPEGAWAIAN PALING RENDAH MENDUDUKI JPT PRATAMA;
Ø SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN YANG DITERBITKAN INSPEKTORAT DIMANA PNS TERSEBUT BERASAL;
Ø ANALIS JABATAN DAN ANALISI BEBAN KERJA TERHADAP JABATAN PNS YANG AKAN MUTASI.
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR :
Ø PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN MENGAJUKAN PERMOHONAN MUTASI PNS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM SATU PROVINSI KEPADA KASUBBAG UMUM OPD UNTUK DI AJUKAN KEPADA BKPSDM KAB. BUTON;
Ø PETUGAS FRONT OFFICE MENERIMA BERKAS UNTUK KEMUDIAN DIPERIKSA DAN DITELITI KELENGKAPAN BERKAS YANG DIAJUKAN;
Ø TIM TEKNIS YANG TERKAIT SEGERA MENINDAK LANJUTI BERKAS SESUAI DENGAN SOP YANG TELAH DITETAPKAN.